Politik Etis

更多类似内容

Key

由Elenda Yudha

BOTERE POLITIKOA ARO GARAIKIDEAN

由Fatima Bordegarai

Universitas Islam Indonesia

由Hengky Kurniawan

ASG 2.1

由albert wijaya

Politik Etis

Dampak Pelaksanaan Politik Etis

Ekonomi

Muncul sistem kapitalisme modern, politik loberal dan pasar bebas yang membuat persingan dagang semakin kuat. Dan juga lahirnya perusahaan swasta asing di Indonesia

Politik

Terjadinya desentrallisasi atau otonomi bagi bangsa Indonesia, namun pada intinya tetap saja golongan penguasa tetap kuat dalam arti intervensi

Pendidikan

Sejak tahun 1900 mulai berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.

Dalam pengembangan dan perluasan dunia pendididkan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah satu orang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam hal ini adalah Mr. J. H. Abendanon (1852-1925) yang merupakan Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan dari tahun 1900 sampai dengan 1905.

Tokoh

2. C. Th. Van Deventer (Seorang politikus)

1. Pieter Brooshooft (Wartawan koran De Locomotife)

Latar Belakang

5. Kritik dari kaum intelektual

4. Rakyat kehilangan tanahnya

3. Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhdap rakyat Indonesia

2. Sistem ekonomi liberal tidak memperbaiki perekonomian rakyat

1. Sistem tanam paksa menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia

Kegagalan Politik Etis

Sejak pelaksanaan sistem ekonomi liberal Belanda mendapatkan keuntungan yang besar, sedangkan rakyat pribumi tetap rendah

Hanya sebagian kaum pribumi yang mendapatkan keuntungan dan kedudukan yang baik

PNS dari golongan pribumi hanya dimanfaatkan sehingga Belanda masih mendominasi

Penyimpangan-penyimpangan Politik Etis

3. Emigrasi : Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti di Sumatera Utara khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lain.

2. Edukasi : Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. terjadi diskriminasi karena pendidikan hanya diperuntukkan kepada anak-anak oegawai negeri dan orang-orang yang mampu

1. Irigasi : Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi

Aturan Pelaksanaan

3. Edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan

2. Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk transmigrasi

1. Irigasi (Pengairan), yakni membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian

Pidato pembukaan parlemen Belanda oleh Ratu Wilhelmina (yang saat itu baru naik tahta) pada 17 September 1901. Isinya menyatakan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Panggilan moral itu dituangkan ke dalam kebijakan politik etis yang terangkum dalam program Trias Politika yang meliputi:

Pengertian

Politik Etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa